PALANGKA RAYA – Di sela peninjaun ke lokasi kebakaran di Jalan dr Murjani Gang Sari 45, Selasa (14/7/2026), Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, secara terbuka mengakui pihaknya menghadapi keterbatasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi fiskal yang tengah berjalan.

‎Pengakuan ini muncul saat ia ditanya soal ruang fiskal Pemkot Palangka Raya untuk menangani dampak kebakaran yang menelan kerugian ditaksir mencapai Rp1,5 miliar tersebut.

‎Meski demikian, Fairid memastikan bantuan tetap disalurkan kepada warga terdampak.

Untuk bantuan dana perbaikan rumah, ia memaparkan besarannya disesuaikan tingkat kerusakan, yakni Rp 12 juta untuk rumah rusak berat, Rp 7,5 juta untuk rusak sedang, dan Rp 5 juta untuk rusak ringan.

‎"Kalau dikatakan susah, ya susah. Tapi yang namanya masalah selalu datang, dan itulah tanggung jawab kita, bagaimana caranya untuk bisa tetap membantu," kata Fairid.

Baca juga

Opsi Merger SD di Palangka Raya, Kadisdik dan Kepala Sekolah Beda Klaim

‎Fairid mencontohkan, situasi keterbatasan anggaran semacam ini bukan hal baru bagi pemerintah daerah.

‎Ia menyinggung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menurutnya juga kerap menghadapi kondisi serupa, di mana Biaya Tak Terduga (BTT) nyaris tidak tersedia, namun penanganan tetap harus Jalan. 

‎"Contoh, misalkan karhutla, BTT-nya pun hampir tidak ada, tapi ya itulah tanggung jawab," ujarnya. 

‎Ia menyebut, tantangan seperti ini menjadi bagian dari realita yang harus dihadapi kepala daerah, baik wali kota maupun bupati, di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak namun sumber daya yang terbatas.

Baca juga

Segel Tetap Dipasang, Warga Kalteng Juga Akan Gugat PLN

‎"Namanya bantuan masyarakat memerlukan, ada kalanya kita harus membantu, tapi sumbernya tidak ada. Itulah mungkin jadi kebijakan masing-masing daerah," katanya.

‎Meski mengakui keterbatasan tersebut, Fairid menegaskan pihaknya tetap akan mengupayakan solusi bagi warga terdampak kebakaran, termasuk skema subsidi silang untuk bantuan perbaikan bangunan, alih-alih bantuan penuh yang membutuhkan anggaran lebih besar. (*)