PALANGKA RAYA – General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah (Kalselteng), Iwan Soelistijono, menyampaikan bahwa penyebab pemadaman listrik yang berlangsung berkepanjangan di wilayah tersebut murni disebabkan gangguan teknis pada pembangkit, bukan kelangkaan pasokan batu bara.

‎Pernyataan itu disampaikan Iwan dalam aksi unjuk rasa yang digelar warga pada Kamis siang, 30 Juli 2026, di halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, kawasan Bundaran Besar Tugu Talawang, Palangka Raya, Kalteng. 

Aksi tersebut turut difasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah yang hadir sebagai penengah antara warga dan pihak PLN. 

‎Satrio, perwakilan Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap yang juga merupakan peternak lokal, meminta PLN memberikan bukti konkret atas penjelasan tersebut.

‎"Bagaimana kami bisa meyakinkan? Bisa Pak telponkan kepala PLTU-nya di depan kami di sini, di hadapan Pak Gubernur juga, biar kita tahu," ujar Satrio.

‎Menanggapi permintaan itu, Iwan menghubungi manajer PLTU SLK di Gunung Mas melalui panggilan video secara langsung di lokasi, yang dapat disaksikan warga yang hadir dalam aksi tersebut.

‎Dalam pertemuan itu, Iwan menjelaskan tiga pembangkit di sistem interkoneksi Kalimantan Selatan-Tengah mengalami gangguan bersamaan, dengan total kapasitas hilang mencapai 300 megawatt (MW).

Ketiga pembangkit tersebut adalah PLTU Gunung Mas yang dioperasikan PT SIS, pembangkit di Tabalong yang dioperasikan PT TPI, dan PLTU Asam-Asam. ‎"Total pembangkit yang hilang adalah 300 MW," bebernya.

‎Ia menyebut pembangkit di Tabalong, Kalimantan Selatan, telah kembali beroperasi dengan tambahan pasokan 100 MW, sehingga durasi pemadaman yang sebelumnya mencapai tujuh jam berkurang menjadi sekitar tiga jam.

Baca juga

Opsi Merger SD di Palangka Raya, Kadisdik dan Kepala Sekolah Beda Klaim

Untuk PLTU Gunung Mas, Iwan menargetkan pembangkit tersebut kembali normal pada 5 Agustus, lebih cepat dari jadwal awal pihak pembangkit pada 10 Agustus.

‎"Saya minta dipercepat," ujarnya, tanpa merinci lebih lanjut mekanisme percepatan yang dimaksud.

‎Iwan juga menyampaikan bahwa meski pemadaman diperkirakan berkurang setelah 5 Agustus, cadangan daya sistem kelistrikan Kalimantan Tengah masih tergolong minim.

‎"Kondisi cadangan kecil, nggak ada pemadaman, tapi cadangan pembangkit kita kecil," katanya.

‎Satrio juga mempertanyakan mengapa PLN belum mengeluarkan pernyataan resmi tertulis kepada publik terkait penyebab dan penanganan pemadaman ini.

"Kok enggak ada press release? Harusnya ini di zaman keterbukaan informasi seperti ini, apa susahnya sih," kata Satrio.

Ia menegaskan tuntutan warga semata terkait hak sebagai pelanggan, bukan didasari kepentingan lain.

‎"Kami tidak punya agenda lain, karena kami murni memperjuangkan supaya pasokan listrik normal. Kami beli, dan sudah selayaknya kami dapat listriknya," ujarnya.

Baca juga

Segel Tetap Dipasang, Warga Kalteng Juga Akan Gugat PLN

‎Atas pertanyaan tersebut, Iwan tidak menyampaikan kepastian mengenai rencana penerbitan pernyataan resmi PLN kepada publik.

Penjelasan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut merupakan keterangan lisan dalam forum tatap muka, dan belum disertai dokumen tertulis yang dapat diakses masyarakat luas.

‎Terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, Iwan menyatakan PLN mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan kilowatt hour (kWh), berupa potongan tagihan bagi pelanggan pascabayar dan tambahan token bagi pelanggan prabayar.

‎"Ada aturan yang semua bukan rata," jelas Iwan, menjelaskan besaran kompensasi dihitung berdasarkan tingkat dampak yang dialami masing-masing pelanggan, dengan data yang dilaporkan setiap hari kepada PLN Pusat dan diteruskan ke Kementerian ESDM.

‎Dua hal yang menjadi inti tuntutan warga dalam pertemuan tersebut, yaitu pernyataan resmi tertulis kepada publik dan kepastian waktu pelaksanaan kompensasi, belum mendapat jawaban pasti dari pihak PLN.

Adapun kepastian pemulihan penuh sistem kelistrikan Kalimantan Tengah baru akan diketahui pada 5 Agustus mendatang, sesuai target yang disampaikan Iwan dalam pertemuan itu. (*)