PALANGKA RAYA – Fenomena antrean panjang BBM yang belakangan ini membuat gerah warga Kalimantan Tengah akhirnya direspons serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng).

‎Di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur, Jumat (8/5/2026) sore, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran langsung mengambil langkah cepat untuk membenahi kemacetan alur distribusi energi di Bumi Tambun Bungai.

‎Agustiar menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam melihat warga kesulitan di lapangan. Ia memastikan akan segera melayangkan surat kepada BP Migas untuk meminta jatah kuota BBM di Kalteng ditambah.

‎"Kita menyurati BP Migas, minta penambahan kuota. Ini demi masyarakat kita," tegas Agustiar usai memimpin rapat. 

‎Bukan cuma soal kuota, Gubernur juga melontarkan gagasan menarik soal legalitas pedagang eceran.

Ia meminta ada surat tertulis dari pihak Migas agar penjualan eceran bisa punya payung hukum yang jelas sebagai solusi darurat mengurai antrean di SPBU.

‎Di tempat yang sama, Sales Area Manager Retail Kalteng PT Pertamina Patra Niaga, Donny Prasetya, blak-blakan soal penyebab antrean yang mengular, khususnya di Kota Palangka Raya.

Menurut analisis mereka, antrean terjadi bukan karena stok kosong, tapi karena ada peningkatan pembelian secara serentak.

‎Donny menduga masyarakat termakan isu-isu miring terkait keterbatasan stok dan kenaikan harga yang sempat beredar kemarin.

‎"Mungkin ada masyarakat yang termakan isu keterbatasan stok atau rencana kenaikan harga kemarin. Jadi orang ramai-ramai ke SPBU bersamaan," ungkap Donny.

‎Untuk meredam situasi ini, Pertamina sudah mengguyur stok lebih banyak dari biasanya. Untuk Pertamax, pasokan dijaga stabil di angka 190.000 liter per hari. Sementara untuk Pertalite, Pertamina menaikkan pasokan cukup drastis.

‎"Normalnya Pertalite itu di angka 400 sampai 420 ribu liter per hari. Sekarang kami tambah, kami kirim sampai 500 ribu liter per hari. Harusnya ini sangat aman," tambahnya lagi.

‎Menjawab keluhan warga yang mengaku tetap tidak kebagian meski stok ditambah, Donny mengingatkan soal penggunaan barcode.

Ia menyarankan warga yang belum punya untuk segera mengurusnya di SPBU agar proses pengisian lebih lancar.

‎Terkait isu SPBU nakal yang diduga main mata dengan pelangsir, Donny memastikan sejauh ini untuk wilayah Palangka Raya dan sekitarnya belum ditemukan pelanggaran SOP.

‎"Kami jalankan SOP internal secara ketat. Untuk penegakan hukumnya, kami kolaborasi aktif dengan Pak Kapolda. Sejauh ini di wilayah kita belum ada temuan (penakalan SPBU), kemarin memang ada di Kotawaringin Barat, tapi untuk Palangka Raya masih aman," pungkasnya. (*)