PALANGKA RAYA – Ada sekolah dasar negeri  di persimpangan Jalan Kinibalu dan Sangga Buana, Kota Palangka Raya, yang oleh pemerintah kota sendiri didapuk sebagai sekolah percontohan pendidikan inklusi tingkat SD.

‎Predikat itu mengartikan bahwa sekolah ini seharusnya jadi contoh bagaimana pendidikan bisa merangkul semua anak, termasuk yang datang dengan kebutuhan berbeda.

‎Namun, predikat itu berhenti di dokumen kebijakan.

Di lapangan, SDN 4 Palangka berdiri tanpa pagar di sisi depan, dan memiliki pagar kayu yang tidak layak di sisi belakang sekolah yang terhubung langsung dengan salah satu ruas jalan kota yang tak pernah sepi kendaraan.

Tapi SDN 4 Palangka usianya sudah tiga dekade. Pagar yang kayu berdiri sudah jauh dari kata layak, dan menurut pengakuan kepala sekolahnya sendiri, pagar tersebut 'tidak representatif' untuk standar keamanan hari ini.

‎Sekolah ini menampung 181 siswa di tahun ajaran 2026/2027. Dari jumlah tersebut, 24 siswa di antaranya adalah anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan mengidap ADHD, autisme, speech delay, tunagrahita, hingga cerebral palsy.

Ini menjadikan SDN 4 Palangka sebagai sekolah inklusi penampung ABK terbanyak di antara sekolah dasar se-Kota Palangka Raya. 

Bahkan, nyaris di setiap dari sembilan rombongan belajarnya (rombel) , ada tiga sampai empat anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas.

‎Di sinilah ironi kebijakan itu paling terasa.

Sekolah yang oleh negara dipercaya menjadi rujukan pendidikan inklusi, gagal memenuhi standar keamanan paling dasar bagi anak-anak yang ia layani. Di mana sebagian besar dari mereka justru kelompok yang paling rentan dan paling butuh pengawasan ekstra.

‎Kepala SDN 4 Palangka, Dr. Hartani, sudah menjabat di sekolah tersebut selama delapan tahun.

Baca juga

Ironis, Sekolah Rujukan Inklusi di Palangka Raya Tak Kunjung Jadi Prioritas Perhatian

Sepanjang itu pula, ungkapnya, usulan perbaikan pagar dan halaman sekolah sudah berkali-kali ia sampaikan. baik dalam bentuk proposal tertulis, maupun langsung dalam forum dialog dengan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, termasuk saat ada pertemuan dengan Komisi C DPRD.

‎"Tidak ada tindak lanjut sama sekali," katanya saat ditemui TIMES Indonesia di lokasi sekolah. 

‎Bahkan opsi paling drastis pun sudah pernah ia usulkan, yakni memindahkan atau menggabungkan (merger) SDN 4 Palangka ke sekolah lain yang kondisinya lebih layak.

Namun ketika itu dianggap terlalu besar untuk direalisasikan, permintaannya pun menyusut menjadi jauh lebih sederhana. dengan meminta dibangunkan pagar di sisi Jalan Kinibalu saja, lebih dulu.

‎Sekolah, kata Hartani, sudah melakukan bagiannya semaksimal mungkin.

Soal sarana dan prasarana fisik, itu di luar kewenangan dan kemampuan pihak sekolah sepenuhnya bergantung pada keputusan dan anggaran pemerintah, baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional.

‎Kekhawatiran soal minimnya pengamanan fisik ini bukan sekadar wacana di atas kertas.

Hampir dua pekan lalu, SDN 4 Palangka jadi sorotan publik di media sosial setelah beredar video di media sosial yang memicu dugaan pelecehan terhadap siswa di lingkungan sekolah. 

Namun TIMES Indonesia tak akan mengulas detail insiden tersebut demi melindungi identitas dan kepentingan terbaik anak yang terlibat.

‎Namun yang perlu dicatat peristiwa itu terjadi di sekolah yang sisi depannya, menurut kepala sekolah, memang sama sekali tak memiliki penghalang antara area publik dan area bermain anak-anak.

Baca juga

Guru PPPK Juga Bisa Jadi Kepala Sekolah, Ini Aturan Lengkapnya

‎Hartani sendiri menyampaikan, kondisi tanpa pagar ini membuat siapa pun bisa keluar-masuk lingkungan sekolah tanpa hambatan berarti.

‎"kita nggak tahu motifnya apa terlepas dari sekeras apa pun sekolah dan orang tua berusaha mengawasi secara manual," tuturnya.

‎Kasus SDN 4 Palangka, menyisakan pertanyaan yang lebih besar dari sekadar pagar yang belum dibangun. 

Ia menyoal bagaimana usulan dari lapangan  yang sudah disampaikan lewat jalur resmi, berulang kali, selama bertahun-tahun bisa berhenti begitu saja di meja birokrasi tanpa penjelasan, sampai sebuah insiden membuatnya mendadak jadi sorotan.

‎Anak-anak, sebagaimana disampaikan Hartani, adalah tanggung jawab bersama orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Tapi ketika satu pihak yang punya kewenangan dan anggaran memilih diam, beban itu jatuh sepenuhnya ke pundak guru-guru yang sehari-hari menjaga anak-anak termasuk 24 anak berkebutuhan khusus (ABK) yang menurut Hartani paling berisiko jika sampai berlari keluar dari lingkungan sekolah menuju jalan raya.

‎Isu ini pada akhirnya bukan tentang satu sekolah atau satu pejabat. Ia tentang standar paling dasar yang seharusnya dijamin negara bagi setiap anak yang duduk di bangku sekolah negeri: rasa aman untuk sekedar berada di sekolahnya sendiri.

TIMES Indonesia telah menghubungi Dinas terkiat melalui pesan WhatsApp untuk meminta tanggapan resmi atas usulan yang menurut Hartani sudah disampaikan berkali-kali namun belum ada tindak lanjut.

‎Hingga berita dimuat, belum ada respons dari pihak bersangkutan. (*)