PULANG PISAU – Proses penyidikan dugaan penyimpangan dana hibah kegiatan Pesparawi XVII Kalimantan Tengah (Kalteng) masih terus bergulir. 

‎Jika sebelumnya penyidik mengungkapan telah memeriksa 18 saksi, kini jumlah tersebut bertambah menjadi sekitar 40 orang.

‎Puluhan saksi itu diperiksa untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah kegiatan Pesparawi XVII Kalteng yang digelar di Kabupaten Pulang Pisau pada 2024 lalu.

‎Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau, Tory Saputra Marletun, mengatakan penyidikan hingga kini masih terus berjalan.

‎"Iya, penyidikan masih terus berjalan sesuai dengan tahapannya," ungkap Tory saat dikonfirmasi TIMES Indonesia, Selasa (16/6/2026) malam.

"Dan sebagaimana yang pernah kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media bahwa kami berkomitmen untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara tersebut," imbuhnya. 

‎Tak hanya jumlah saksi yang bertambah, penyidik juga kembali memanggil puluhan saksi yang sebelumnya telah dimintai keterangan.

‎Menurut Tory, hingga kini setidak nya sekitar 32 saksi telah dipanggil kembali guna memperdalam keterangan yang dibutuhkan penyidik.

‎"Untuk pemanggilan kembali, kami sudah melakukan pemanggilan untuk lebih kurang 32 saksi hingga saat ini," ucap dia.

‎Meski penyidikan terus berjalan, penyidik belum bisa melangkah lebih jauh karena masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK RI.

‎Tory menjelaskan, tim BPK RI baru merespons penelaahan informasi awal pada 19 Mei 2026. Saat ini auditor masih membutuhkan sejumlah data tambahan dari penyidik untuk mempercepat proses penghitungan kerugian negara. 

‎"Untuk audit atau perhitungan kerugian negara masih belum diterima oleh penyidik," kata dia 

‎Hasil audit tersebut nantinya akan menjadi salah satu penentu arah penyidikan. Penyidik belum mau berbicara soal calon tersangka sebelum angka kerugian negara benar-benar dikantongi.

‎"Untuk calon tersangka kita belum sampai ke sana, nanti akan ada penyampaian setelah adanya hasil PKKN," jelas Tory.

‎Oleh karena itu, publik masih harus menunggu perkembangan berikutnya dari perkara yang belakangan menjadi sorotan tersebut.

‎Penyidik memastikan setiap perkembangan akan disampaikan setelah hasil perhitungan kerugian negara dari BPK RI diterima.

‎"Jika sudah ada hasil perhitungan kerugian tersebut akan segera kami sampaikan langkah-langkah selanjutnya," tutupnya. (*)